Mengenal BPJS Lebih Dekat – #Pku15

Berbicara tentang kesehatan, tentu tidak lepas dari asuransi kesehatan. Sekarang ini ada banyak sekali perusahaan asuransi dalam maupun luar negeri yang menawarkan berbagai produk asuransi. Tapi kebanyakan, yang mendapatkan jasa asuransi kesehatan ini hanya
golongan tertentu saja. Bagaimana dengan saudara kita yang seharinya lebih sibuk memikirkan mau makan apa ketimbang pilah-pilih paket asuransi kesehatan?

Untuk itu, terhitung 1 Januari 2014, Pemerintah kita mulai me-launching program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselengarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini memberikan jaminan kesehatan dengan azas gotong royong kepada berbagai lapisan masyarakat.

Ternyata di lapangan, banyak teman dan kerabat kita yang masih belum paham dengan seluk beluk dan mekanisme  BPJS Kesehatan ini. Untuk itu, para Relawan Akber Pekanbaru mengusung tema BPJS Kesehatan pada kelas ke-15 yang diadakan 30 Agustus kemarin. Guru yang diundang juga berasal dari Kantor PJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

Dari pemaparan guru kita dari tim BPJS Kesehatan, ada dua kelompok peserta BPJS Kesehatan ini. Kelompok pertama adalah kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti fakir miskin dan orang yang tidak mampu sesuai dengan ketatapan peraturan perundang-undangan. Kelompok kedua adalah kelompok non-PBI atau yang mampu. Kelompok ini terbagi tiga :

  1. Pekerja penerima upah; seperti PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara lainnya beserta anggota keluarganya. Juga termasuk pegawai non–pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja lain yang menerima upah. WNA yang bekerja di Indonesia dengan waktu paling singkat enam tahun juga termasuk dalam kelompok ini.
  2. Pekerja bukan penerima upah; seperti pekerja yang berada di luar hubungan kerja, pekerja mandiri, atau pekerja lainnya yang bukan penerima upah beserta anggota keluarganya.
  3. Bukan pekerja; seperti investor, pemberi kerja, pensiunan, veteran, janda/duda/yatim, serta bukan pekerja lainnya.

Setelah mengetahui keanggotaan dari BPJS Kesehatan, ada hak dan kewajiban yang akan diterima oleh peserta. Kewajiban peserta, seperti yang disampaikan oleh tim BPJS, adalah mendaftarkan diri sebagai keanggotan dan mebayar iurannya, melaporkan perubahan data, menjaga kartu peserta, dan mentaati ketentuan dan aturan yang berlaku.

Sedangkan untuk hak, setiap peserta akan mendapatkan kartu peserta (e-id), informasi dan pelayanan sesuai ketentuan dari fasilitas kesehatan, serta dapat menyampaikan keluham, kritik, dan saran kepada BPJS Kesehatan.

Untuk peserta mandiri, bagaimana cara mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan?

Tidak sulit untuk mendaftarkan diri maupun anggota keluarga pada BPJS Kesehatan. Calon pelamar tinggal mengisi formulir pendaftaran, membawa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan juga pas foto 3×4 dua lembar. Selain mendaftar langsung ke Kantor BPJS Kesehatan, calon peserta juga dapat melamar melalui website dan juga pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS.

Setelah mendaftar, calon peserta diharuskan membayar iuran pertama. Pembayaran dapat dilakukan via pos dan juga melalui ATm setor tunai Bank BNI, BRI, dan, Mandiri.  Mengenai besaran setoran awal, akan dijelaskan selanjutnya. Setelah memperoleh bukti pembayaran, calon pendaftar tinggal membawanya ke Kantor BPJS kesehatan dan akan langsung mendapatkan e-ID yang telah disiapkan.

Picture2

Sedangkan bagi pegawai dan pekerja penerima upah, yang akan melakukan pendaftaran adalah perusahaan atau lembaga yang bersangkutan.

Tiap bulannya, peserta BPJS Kesehatan dibebankan iuran sesuai dengan kelasnya. Kecuali untuk PBI yang iurannya telah ditanggung oleh negara. Sementara untuk iuran non PBI yaitu bagi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, iuran ini berasal dari pekerja dan pemberi kerja. Dan berdasarkan perhitungan dan simulasi yang dilakukan terhadap berbagai data yang ada, diperoleh :

Besaran iuran non PBI pada pekerja penerima upah sebesar 5% dari gaji/upah, dimana nilai kontribusi akan mempengaruhi kelas rawat inap RS.

  1. Bagi PNS/TNI/POLRI/PENSIUAN besaran iuran sebesar 5 % dari upah (gaji pokok dan tunjangan) yang dibayar oleh PNS/TNI/Polri/Pensiunan 2 % dan Pemerintah 3%
  2. Bagi Pekerja Penerima Upah (Formal Swasta) sebesar 5% tetapi besaran usulan Pemerintah untuk kontribusi pekerja 1% dan Pemberi kerja 4%
  3. Bagi Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, ada 3 pilihan:
  • Rp 25.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas III
  • Rp 42.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas II
  • Rp 59.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas I

Dengan memiliki e-ID dan membayar secara rutin tiap bulannya, peserta akan mendapatkan manfaat dan pelayanan dari program JKN oleh BPJS
Kesehatan. Pelayanan yang  dijamin:

Tingkat Dasar:

  1. Pemeriksaan, pengobatan & konsultasi medis
  2. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
  3. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
  4. Pemeriksaan penunjang diagnostik lab Tk. I
  5. Rawat Inap Tk. I sesuai dengan indikasi medis

Tingkat II / Lanjutan

  1. Pemeriksaan, pengobatan & konsultasi spesialistik
  2. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
  3. Rehabilitasi medis
  4. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
  5. Rawan inap non intensif
  6. Rawat inap di ruang intensif

Dalam beberapa kasus, ada hal-hal yang tidak dijamin dalam dalam pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Kasus tersebut seperti:

  1. Pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur
  2. Pelayanan kesehatan diluar Faskes yang bekerjasama,  kecuali untuk kasus gawat darurat
  3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja
  4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
  5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik
  6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
  7. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi)
  8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol
  9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau hobi yang membahayakan diri sendiri
  10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian HTA
  11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen)
  12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu
  13. Perbekalan kesehatan rumah tangga
  14. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
  15. Kejadian Luar Biasa (KLB)
  16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.Untuk kejadian seperti yang disebutkan di atas, segala biaya pelayanan dan pengobatan akan dibebankan sepenuhnya oleh peserta BPJS Kesehatan.

Picture3

Mekanisme pelayanan bagi peserta BPJS tidak sulit. Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan, dapat melakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika memerlukan perawatan lebih lanjut, peserta akan direkomendasikan oleh petugas ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta maupun peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan,

  1. Melalui Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan 500400
  2. Melalui Hotline Service Kantor Cabang 08127522553
  3. Telphone Kantor : 0761-32004
  4. Layanan mobile cutomer service
  5. Website www.bpjs-kesehatan.go.id
  6. SMS Gateway : 08113699977. Ketik NOKA nomor kartu kirim ke 08113699977. Contoh : NOKA 0001226440708
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s